Soagimalaha, desa di bibir Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, itu telah hilang identitasnya sebagai kampung nelayan ikan teri. Pada malam hari, seperti awal Februari lalu, tak terlihat lagi sinar lampu bagan penggoda teri terpancar dari tengah teluk di hadapan kampung itu. Aroma teri yang dulu semerbak telah hilang tak berbekas.

Pesisir pantai yang biasa dilabuh bagan penangkap ikan teri itu, kini hilang dari ingar-bingar nelayan dan buruh panggul. Tak ada lagi jejak bagan berikut jaring penangkap teri. Ada yang dibiarkan rusak kemudian hanyut digulung gelombang dan terbawa arus. Ada pula yang dijual ke nelayan dari daerah lain.

Gudang penampung yang biasa sesak dengan karung-karung berisi ikan teri kering pun sudah tak ada dan berganti menjadi deretan warung kopi.

Potensi teri di Teluk Buli pernah membawa kesejahteraan nyata bagi nelayan dan warga setempat pada umumnya. Dari hasil menangkap ikan teri, mereka bisa menyekolahkan anak, membangun rumah, hingga membiayai diri dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Namun, kejayaan nelayan di Teluk Buli berakhir menyakitkan setelah kawasan di sekitarnya mulai dieksploitasi perusahaan tambang nikel. Teluk pun tak bisa menghindar dari aliran sedimen yang terbawa ketika banjir atau jatuh saat diangkut dengan kapal. Birunya perairan terkadang berubah menjadi kemerah-merahan setelah tercampur material itu.

Sejak saat itu atau sekitar 15 tahun silam, nelayan sulit menangkap teri sehingga banyak juragan yang bangkrut dan menutup usaha mereka. Para anak buah kapal, buruh panggul, dan pelaku ekonomi lainnya di pesisir kehilangan lahan tempat mencari nafkah. Banyak dari mereka beralih menjadi buruh serabutan seperti yang dilakukan Rasid Hakim (47), pengunjung warung kopi di pesisir Soagimalaha, malam itu.

“Dulu, dalam satu malam kami bisa mendapatkan 1 ton ikan teri. Setelah tambang beroperasi, ikan teri sulit didapat. Lama-lama ikan teri tidak ada lagi di teluk sehingga kami pun berhenti mencari,” kata Rasid.

Kendati tidak melalui penelitian ilmiah terhadap kondisi perairan di Teluk Buli, hilangnya habitat ikan teri sudah cukup menguatkan anggapan warga bahwa perairan memang sudah tercemar.

Berdasarkan pantauan, sejumlah lokasi di pesisir jalan sejauh 71 kilometer yang menghubungkan Bandar Udara Buli dan Maba, ibu kota Kabupaten Halmahera Timur, rusak parah. Sedimen yang terbawa erosi dari kawasan perbukitan yang gundul mengendap di pesisir hingga masuk ke laut. Ironisnya, di salah satu titik di ruas jalan itu terpampang papan imbauan dari dinas kehutanan setempat yang mengajak masyarakat menjaga kelestarian mangrove.

Rasid tidak menyalahkan keberadaan perusahaan tambang di lokasi itu karena diakuinya banyak masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat. Namun, ia menyesalkan buruknya penanganan lingkungan sehingga menyebabkan hilangnya habitat ikan teri. Manfaat sesaat tak sebanding dengan mudarat yang mungkin berlangsung seumur hidup mereka, bahkan seumur hidup generasi mereka nanti.

Seperti dikutip dalam buku Perampasan Ruang Hidup dengan penerbit Tanah Air Beta, tertera data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Timur tahun 2008 tentang wilayah pertambangan di daerah itu. Secara keseluruhan, wilayah kuasa pertambangan di daerah itu seluas 51.320 hektar. Dari jumlah itu, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menguasai sekitar 76 persen atau 39.040 hektar.

Pemerintah Pasif

Namun, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang ekspor material tambang sebelum diolah, beberapa perusahaan terpaksa angkat kaki dan kini tinggal PT Aneka Tambang (Antam).  Antam memiliki tempat pengolahan material sendiri yang berada di luar daerah itu.

Nirwan Haji Kader, Sekretaris Desa Soagimalaha, sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan pasif. Pemerintah tidak memberikan solusi bagi nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Nelayan teri bisa saja beralih menjadi nelayan tuna atau pencari ikan lain, tetapi terkendala armada dan alat tangkap. Secara turun-temurun, hampir sebagian besar warga di desa itu menggantungkan hidup dari usaha ikan teri. Jumlah penduduk Soagimalaha saat ini sekitar 5.700 orang.

“Rata-rata warga di sini kerja di bagan ikan teri sehingga ketika juragan bangkrut mereka tidak punya pegangan lagi. Pemerintah seharusnya hadir untuk memberdayakan mereka. Hilangnya habitat teri bukan ulah nelayan, tetapi lagi-lagi mereka yang menjadi korban,” kata Nirwan.

General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara PT Antam Bambang Trisilo Cahyo Kusumo mengatakan, sebagai salah satu perusahaan tambang di Halmahera Timur, Antam sudah mengambil tanggung jawab atas dampak lingkungan dari penambangan. Areal bekas tambang yang sudah direboisasi 382,92 hektar. Penanaman di mulai tahun 2002 atau empat tahun setelah Antam mulai menambang.  Sebanyak 751.578 pohon lokal dari berbagai jenis dan 73. 850 mangrove sudah ditanam.

Kerusakan Teluk Buli juga menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Maluku Utara. Fahruddin Maloko, aktivis Walhi, mengatakan, kerusakan lingkungan telah menghilangkan sumber produksi warga dan memaksa warga menanggalkan identitas mereka sebagai nelayan ikan teri. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menginvestigasi kegiatan penambangan di Halmahera Timur.

“Walhi tidak menghambat investasi. Namun, investasi yang baik tentu tidak menimbulkan kerusakan seperti di Teluk Buli,” ujarnya. Selain hilangnya habitat teri, terumbu karang dan mangrove juga tidak bisa berkembang akibat sedimentasi.

Upaya untuk memperbaiki lingkungan yang rusak merupakan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Namun, rasanya sulit membuat ikan teri kembali lagi ke Teluk Buli. Pemerintah perlu memikirkan cara membantu nelayan pesisir dan menghidupkan kembali aktivitas mereka meski bukan lagi sebagai pencari teri. Aroma teri memang telah hilang ditelan tambang nikel.

 

Sumber: Kompas (Koran/Media Cetak)

Selasa, 23 Februari 2016

Halaman 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *