a+csr-postimage-humanrights_rebeccamussercom
Catatan dan HUT CSR Asia Singapura yang Kedelapan

CSR Asia lahir hampir sepuluh tahun yang lalu di Hong Kong. Tetapi beberapa hari yang lalu kantor cabang pertamanya di Singapura merayakan ulang tahunnya yang kedelapan. Walau tak tepat benar dengan hari ulang tahun tersebut, CSR Asia Singapura menyelenggarakan sebuah “pesta” ulang tahun yang menyenangkan. Lintasan peristiwa penting dalam delapan tahun, pencapaian di tahun 2013, rencana di tahun 2014, diskusi mengenai perkembangan CSR di kawasan Asia Pasifik, serta, tentu saja, santapan kue ulang tahun yang lezat adalah acara-acara yang digelar dalam dua setengah jam. Kebetulan, A+ CSR Indonesia mengutus penulis untuk hadir, sehingga bisa melaporkan acara yang digelar tanggal 15 November tersebut. Dengan hanya menghilangkan bagian kue yang lezat itu, penulis hendak berbagi apa yang penulis peroleh dari acara tersebut.

Tiga Isu: HAM, Rantai Pasokan, CSR Strategik

Jelas, dari pembicaraan yang terjadi, tema paling pentingnya adalah kembalinya HAM (human rights) dan rantai pasokan (supply chain) ke tengah-tengah wacana CSR. Kembalinya? Apakah pembicaraan mengenai HAM dan rantai pasokan pernah menjadi tema sentral dalam CSR? Demikian banyak di antara peserta diskusi, sekitar 30 orang dari berbagai penjuru kawasan ini, bertanya. Tentu saja, CSR di kawasan Asia Pasifik memang di antaranya muncul dari kedua isu. Pada dekade 1990an, masalah HAM tadinya adalah salah satu dampak terbesar dari perusahaan, dan pelanggarannya bukan hanya terjadi di perusahaan inti, melainkan di seluruh rantai pasokannya. Ketika para aktivis LSM melihat kondisi ini, mereka kemudian menekan perusahaan untuk memperbaiki diri, melalui berbagai cara. Hubungan antara perusahaan dengan LSM HAM memang kemudian menjadi tak (pernah?) mesra, lantaran wacana HAM tersebut ditolak perusahaan sebagai salah satu hal yang penting diurus. Yang lebih mengherankan, wacana tersebut juga ditolak oleh kalangan buruh, lantaran mereka lebih khawatir kehilangan pekerjaan daripada membela diri dari pelanggaran hak-hak mereka.

Namun kondisi tersebut kini tampaknya telah jauh berbeda. Penulis memang masih sempat “menikmati” protes dari peserta sebuah diskusi di Jakarta beberapa bulan yang lalu ketika membicarakan HAM—yang merupakan prinsip dan subjek inti dalam ISO 26000—sebagai bagian dari CSR. Tetapi tampaknya sebagian besar orang yang mengikuti perkembangan wacana dan praktik CSR secara cermat sudah menerima kenyataan bahwa memang demikianlah tuntutan pemangku kepentingan di skala global. Masuknya HAM ke dalam ISO 26000 serta munculnya Ruggie Framework dari PBB yang menjelaskan kewajiban negara untuk melindungi HAM warganya, kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM seluruh pemangku kepentingannya, serta akses untuk perbaikan kondisi HAM—atau lebih dikenal dengan protect, respect, and remedy—telah membuat HAM memang menjadi tema sentral.

Lalu, sangat jelas juga bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak bisa lagi direduksi ke dalam tanggung jawab yang sempit, sebatas di dalam perusahaan sendiri saja. Seluruh dunia sudah sepakat mengenai konsep extended responsibilities, di mana perusahaan memang harus memastikan kinerjanya di dalam sepanjang rantai pasokan, rantai pemasaran, bahkan—hingga batas-batas tertentu—seluas sphere of influence-nya. Tentu saja, tuntutan tersebut bisa dipahami lantaran tak mungkin sebuah perusahaan yang bertanggung jawab sosial boleh menerima pasokan dari pemasok yang tak bertanggung jawab sosial. Kalau perusahaan apparel yang mengaku bertanggung jawab sosial membiarkan dirinya menerima kain dari perusahaan yang mencemari sungai atau menggunakan pekerja paksa, tentu pengakuan itu dengan sendirinya tak bisa dianggap jujur. Kalau perusahaan fast moving consumer goods (FMCGs) menerima pasokan minyak kelapa sawit dari perusahaan yang merusak hutan, tentu tak bisa kita menyatakan perusahaan FMCGs itu adalah perusahaan yang bertanggung jawab sosial. Dalam konsep sphere of influence, yang dipopularkan oleh ISO 26000, perusahaan yang paham dan mempraktikkan tanggung jawab sosialnya bahkan diberi tanggung jawab untuk menyebarluaskan pemahamannya tersebut kepada para pemangku kepentingannya.

Selain kembalinya HAM dan rantai pasokan ke pembicaraan sentral tentang CSR, sangat jelas bahwa bentuk-bentuk CSR sStrategik, termasuk creating shared value (CSV), juga menjadi penanda penting wacana CSR di kawasan ini. Bentuk CSR strategik—atau CSR yang menguntungkan pemangku kepentingan dan perusahaan—memang sudah didiskusikan oleh para pakar sejak pertengahan tahun 2000an, dengan tiga duo Werther dan Chandler; Porter dan Kramer; dan Sirsly dan Lamertz sebagai pemukanya. Namun demikian, pembicaraan mengenai CSR yang strategik bagaimanapun baru ramai di antara perusahaan sejak 2010, dan terutama mulai awal 2011. Yang bertanggung jawab atas itu, tentu saja adalah artikel Porter dan Kramer di Harvard Business Review (Jan-Feb 2011) tentang CSV. Bagaimanapun Michael Porter adalah guru manajemen paling terkemuka di antara seluruh pakar yang mengusung ide CSR strategik, sehingga artikelnya bersama Mark Kramer itu memang mengguncang jagad manajemen perusahaan. Tak mengherankan bahwa di seluruh dunia, termasuk di kawasan ini, perusahaan kemudian baru banyak bercakap soal CSR strategik sekitar lima tahun setelah para pakar berbicara soal ide itu.

Tentu saja, ada juga hal yang tak tepat benar dalam hal CSR strategik/CSV. Porter dan Kramer dalam artikelnya tersebut menyatakan bahwa CSV adalah fase selanjutnya dari CSR. Padahal, kalau kita lihat bagaimana CSR didefinisikan, dan bagaimana CSR strategik didefinisikan, maka tampak benar bahwa CSV adalah salah satu pendekatan atau model dari CSR strategik. Dan, dari berbagai model CSR strategik yang diajukan para pakar, tampaknya CSV memang yang paling menonjol, lantaran secara terbuka menyatakan bahwa keuntungan bagi perusahaan yang dicari melalui pendekatan ini bukan saja keuntungan reputasional atau dukungan pemangku kepentingan, melainkan juga dan terutama adalah keuntungan finansial. Bila sebuah inisiatif yang membawa manfaat untuk masyarakat juga bisa mendatangkan keuntungan finansial, maka perusahaan akan dengan senang hati terus melakukannya, bahkan meningkatkan skala inisiatif tersebut.

Model atau pendekatan CSR strategik manapun yang dipilih oleh perusahaan akan sangat menarik untuk diperhatikan. Sudah terlampau lama CSR dituduh sebagai cost center belaka, oleh mereka yang tak paham. Dengan CSR strategik, maka para manajer dan direktur CSR akan dipaksa untuk membuktikan bahwa inisiatif-inisiatif yang mereka pilih memang membawa keuntungan finansial kepada perusahaan, baik secara langsung maupun tak langsung, baik berupa penghematan biaya maupun peningkatan pendapatan. Ini tentu saja akan membuat CSR menjadi lebih rasional (tak lagi sekadar emosional/bersandarkan semata pada belas kasihan), diakui dan disukai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Namun, untuk membuat seluruh wilayah Asia Pasifik sampai kepada kondisi itu berbagai tantangan masih menghadang.

Tiga Tantangan: Definisi, Regulasi, SDM

Tantangan pertama untuk membuat CSR makin bersifat strategik di kawasan ini adalah definisi CSR yang masih kerap dipersempit oleh perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Tentu, kata CSR sudah menjadi kosakata yang penting bagi banyak pihak, namun istilah itu sendiri banyak ditafsirkan sesuai kepentingan masing-masing pihak. Dibandingkan periode satu dekade lampau, tentu popularitas CSR sekarang jauh lebih popular, tapi popularitas itu belum tentu bersifat positif. Dahulu banyak pihak yang menggeleng ketika ditanya apakah pernah mendengar kata CSR; kini hampir pasti semua pihak pernah mendengarnya, namun pengertiannya masihlah sangat beragam, dan cenderung reduksionis sesuai dengan kepentingan penafsir.

Perusahaan-perusahaan hingga sekarang banyak yang mereduksi CSR sekadar sebagai kegiatan donasi, filantropi, atau paling jauh sebagai projek-projek komunitas. Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia dan India, mereduksi CSR sebagai pajak filantropis belaka, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin dana perusahaan untuk kepentingan pembangunan—atau kepentingan koruptif para politisi—termasuk dengan mengambil alih penguasaan atas dana tersebut dengan dimasukkan ke dalam anggaran negara. Masyarakat sendiri kerap menafsirkan CSR sebagai dana perusahaan yang menjadi hak mereka, dengan dalih perusahaan telah mengambil sumberdaya “milik” masyarakat. Tafsir yang beragam sebetulnya sesuatu yang wajar, namun kalau banyak pihak kemudian menafsirkan CSR sesuai dengan kepentingan sendiri, dan tafsir tersebut jauh dari tujuan CSR yang sebenarnya—yaitu kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan—maka kemajuan CSR akan menjadi terhambat. Dan, bila kemajuan CSR terhambat, maka akan lebih sulit lagi kita mencapai fase CSR strategik.

Di antara bentuk hambatan dari pemerintah terhadap kemunculan CSR strategik adalah terlampau banyaknya regulasi dibuat dalam kurun waktu yang terlampau cepat. Sementara di sisi yang lain, berbagai soft regulation terutama yang bersifat spesifik untuk industri tertentu juga banyak muncul. Banyaknya regulasi merupakan tantangan kedua. Kebanyakan perusahaan merasa bahwa mereka kewalahan, bukan hanya untuk mematuhi atau memenuhi ekspektasi dari berbagai standar, melainkan sekadar untuk mengetahui kemunculan berbagai jenis regulasi itu. Ternyata, apa yang terjadi di Indonesia, yaitu sulitnya kita mengetahui apa yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perusahaan, juga terjadi di banyak negara lain. Tentu, di negara seperti Singapura tak ada keluhan seperti itu, namun di wilayah kerja CSR Asia yang juga mencakup negara-negara lainnya, keluhan tersebut muncul.

Perbedaan mendasar dari soft regulation yang digagas masyarakat sipil maupun industri dengan regulasi yang dibuat pemerintah adalah transparensi prosesnya. Pemerintah di manapun kerap memposisikan dirinya sebagai penguasa, sehingga sering merasa tidak perlu untuk meminta masukan kepada pihak-pihak yang akan diaturnya. Walaupun istilah konstituen dan pemangku kepentingan sering mereka sebutkan, namun praktik proses legislasi kerap menafikan proses demokratis yang harusnya diusung. Karena hal tersebut, berbagai regulasi yang muncul dari pemerintah kerap tak benar-benar mempertimbangkan situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Sementara, pembuatan soft regulation biasanya sangat memperhatikan masukan-masukan perusahaan, sehingga manfaatnya jauh lebih besar. Namun, tetap saja banyak perusahaan yang merasa bahwa jumlah regulasi itu terlampau banyak, sehingga banyak perusahaan yang merasa kesulitan untuk sekadar mengikuti perkembangannya.

Tantangan ketiga adalah sulitnya mencari SDM CSR yang handal. CSR memang sudah cukup lama berada di kawasan ini, namun SDM yang diperlukan untuk melejitkan CSR hingga potensinya yang tertinggi belumlah bisa dikatakan memadai. Dalam isu-isu HAM misalnya, John Ruggie pernah menyatakan bahwa bukan saja kapasitas untuk mengelola isu HAM dalam perusahaan yang belum cukup, melainkan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pengelola HAM dalam perusahaan juga belum memadai. Yang jelas, sebagai profesi, masih terlihat bahwa para petinggi CSR yang terkemuka masih juga didominasi oleh mereka yang berasal dari negara-negara barat. Biasanya, mereka memang disewa oleh markas besar perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan ini. Namun sangat jelas bahwa kebutuhan kawasan ini untuk memiliki para profesional CSR yang home grown sangatlah tinggi, terutama untuk mendukung perkembangan CSR yang sangat pesat.

Bagaimanapun, para profesional CSR yang berasal dari kawasan Asia Pasifik akan lebih mengenal isu-isu yang muncul dan berkembang di wilayahnya sendiri. Mereka memang perlu untuk belajar banyak dari perkembangan CSR yang sudah lebih dahulu maju di Amerika Serikat dan Eropa, terutama dalam hal standar serta teori dan praktik manajemennya. Namun mereka juga yang akan lebih mampu untuk membuat tafsir yang kontekstual. Pengelolaan sosial dan lingkungan memang sangat membutuhkan pengetahuan lokalitas yang kuat. Masyarakat yang dihadapi perusahaan, apalagi masyarakat non-urban yang banyak dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan ini, pasti sangat penting untuk dipahami agar pembinaan hubungan bisa dilakukan dengan baik. Dan, yang membuatnya sangat menarik, selain sangat rumit, adalah keragamannya. Bagi para profesional CSR yang berasal dari kawasan ini saja belum tentu mudah untuk memahaminya, apalagi yang berasal dari wilayah Eropa atau Amerika. Dalam pengelolaan lingkungan, kawasan ini juga adalah kawasan yang luar biasa tinggi keragamannya, lantaran ada banyak negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Tak ada jalan lain, kawasan ini memang membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang massif bagi profesional CSR-nya, jika ingin CSR menjadi penopang pembangunan berkelanjutan yang handal.

Tiga Harapan: Kepemimpinan, Pelaporan, Penghormatan HAM

Hingga sekarang, para pemimpin yang paling terkenal dalam bidang keberlanjutan masih berasal darii kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Sebut saja Paul Polman dari Nestle, Jeffrey Immelt dari GE, Yvonne Chouniard dari Patagonia, dan Jeffrey Hollender dari Seventh Generation. Sebelum mereka, ada Anita Roddick dari The Body Shop serta Ray Anderson dari Interface, yang keduanya kini telah meninggal dan menjadi legenda dalam keberlanjutan. Baik perusahaan maupun personnya berasal dari negara-negara maju. Oleh karena itu, sangat wajar kalau harapan yang pertama disampaikan dalam diskusi ini adalah adanya pemimpin bisnis Asia yang bertindak dan berbicara soal keberlanjutan pada level setinggi mereka yang telah penulis sebutkan. Ini akan membuat Asia akan dipandang sebagai kawasan yang lebih serius dalam memperjuangkan keberlanjutan.

Sebenarnya, dalam berbagai survei, misalnya yang dilakukan oleh MIT Sloan Business School dan Boston Consulting Group, kawasan Asia dipandang sebagai kawasan yang paling cepat pertumbuhannya dalam inisiatif keberlanjutan. Namun, kecepatan tumbuh tersebut terutama disebabkan oleh masih tertinggal jauhnya kita dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian, walaupun kecepatan pertumbuhan itu tinggi, tetap saja belum mampu menonjolkan perusahaan-perusahaan tertentu, bahkan pada level usaha kecil dan menengah sekalipun. Setiap tahun majalah Time mengeluarkan daftar menarik Heroes of the Planet, dan cukup sering di situ muncul para usahawan muda yang membuat model bisnis berkelanjutan. Tapi di situ pun belum nongol para usahawan Asia. Kalau secara kolektif inisiatif keberlanjutan dipandang maju pesat, sudah seharusnya kawasan ini memunculkan tokoh keberlanjutannya sendiri.

Harapan yang kedua terkait dengan pewajiban pelaporan keberlanjutan. Sudah dipahami bahwa sejarah menunjukkan bahwa pewajiban pelaporan CSR/keberlanjutan merupakan strategi yang sangat jitu untuk meningkatkan kinerja CSR seluruh perusahaan dalam negara-negara yang mewajibkannya. Pewajiban pelaporan keberlanjutan biasanya terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: petunjuk pelaporan (indikator, dan sebagainya), pemuatan laporan di ruang publik, hak pemerintah untuk mengecek kebenaran isi laporan, serta sanksi bila perusahaan terbukti melaporkan hal-hal yang tidak benar. Dengan bentuk pewajiban seperti itu, maka mau tak mau perusahaan kemudian membereskan kinerjanya, lantaran tak ingin penampilannya di ruang publik kalah dibandingkan para kompetitornya. Perusahaan juga cenderung untuk terus-menerus berinovasi dan menampilkan inisiatif yang baru. Tentu tak elok kalau setiap tahun mereka menampilkan kegiatan yang sama, walau kinerjanya meningkat.

Akhir tahun lalu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ioannis Ioannou dari London Business School dan George Serafeim dari Harvard Business School memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap kehendak untuk mewajibkan pelaporan keberlanjutan. Penelitian bertajuk The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting (Harvard Business School Working Paper No 11-100 2012) menyimpulkan “Using data for 58 countries, we show that after the adoption of MCSR laws and regulations, the social responsibility of business leaders increases and both sustainable development and employee training become a higher priority for companies. Moreover, for companies in countries with MCSR, corporate governance improves and on average, companies implement more ethical practices, bribery and corruption decrease, and managerial credibility increases. These effects are larger for countries with stronger law enforcement and more widespread assurance of sustainability reports. … energy as well as waste and water consumption significantly decline, while investments in employee training significantly increase after the adoption of MCSR laws and regulations.” Tak mengherankan kalau kemudian Uni Eropa akan mewajibkan pelaporan keberlanjutan bagi seluruh perusahaan mulai tahun 2015. Sementara, berbagai bursa saham di kawasan Asia Pasifik mulai mewajibkannya untuk perusahaan terbuka. Sebenarnya, kalau kesimpulan di atas diterima, maka tak ada negara yang bisa membiarkan perusahaan-perusahaannya tidak membuat pelaporan keberlanjutan.

Harapan terakhir dalam diskusi tersebut adalah munculnya perusahaan-perusahaan yang menghormati HAM hingga ke titik yang tertinggi. Regulasi internasional sudah dinyatakan dalam Ruggie Framework, dan ISO 26000 pun menegaskan ekspektasi yang sejalan. Tak ada alasan bagi perusahaan untuk mengelak lagi. Namun tentu saja perusahaan perlu diberi ruang dan difasilitasi untuk belajar dengan cepat. HAM memang harga mati, namun kita musti paham bahwa hal apapun membutuhkan kurva belajar. Termasuk dalam HAM. Kita musti menyadari sepenuhnya bahwa perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik hanya akan bisa menghormati HAM apabila kita semua mendesak dan mendukung mereka dalam kurva belajar itu. Dengan kembalinya HAM ke dalam pembicaraan sentral dalam CSR, tentu kita perlu memikirkan strategi untuk mendesak dan mendukung perusahaan, dari dalam maupun dari luar. Hanya dengan melakukan itu saja bisnis di kawasan ini bisa menjadi bisnis yang berkeadilan, atau Just Business, sebagaimana judul buku John Ruggie yang terbaru.

Singapura, 15 November 2013

Foto: RebeccaMusser.com

1 Comment

  1. Nunik Maharani says:

    Teruslah mencerahkan wacana dan wawasan keberlanjutan dengan cara yang etis dan cerdas.

    Bravo, A+!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *