Desa sebagai Pemangku Kepentingan Primer Perusahaan

Print

Desa merupakan merupakan kelompok, bahkan organisasi cukup sempurna. Terdapat perangkat desa yang membidani tata pemerintahan, ekonomi hingga urusan kepemudaan. Pengaturan hubungan antarpihak yang terlibat di dalamnya benar-benar sangat mengagumkan. Desa bisa dipandang sebagai organisasi maupun individu apabila sudut pandang antroposentris ditanggalkan. Desa mampu mempengaruhi jalannya operasi perusahaan.

Bila menggunakan teori pemangku kepentingan Robert Freeman, maka penting untuk melakukan pengujian apakah Desa memang dapat terpengaruh dan atau memengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Juga penting melakukan pengujian pemangku kepentingan yang dipromosikan oleh Mitchell, Agle dan Wood, lalu disempurnakan dengan ciri tambahan dari Driscoll dan Starik. Menurut Mitchell, dkk., pemangku kepentingan dicirikan oleh adanya power, legitimacy dan urgency. Sementara Driscoll dan Starik menambahkan proximity ke dalam ciri-ciri itu.

a. Power atau kekuasaaan adalah derajat kemampuan untuk memengaruhi perusahaan. Kasus Lapindo Brantas adalah contoh utama di mana Desa yang terkena dampak lumpur kemudian mengajukan tuntutan yang hingga kini belum sepenuhya tuntas. Kekuatan desa yang telah mengajukan tuntutan itu mampu menghentikan operasi perusahaan.

b. Dalam konteks legitimacy, posisi desa semakin kokoh dengan adanya regulasi No. 6/2014 tentang Desa. Desa memiliki posisi yang cukup kuat dengan empat kewenangan utama yaitu, 1) Pemerintahan: menjadi abdi negara yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel; 2) Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan; 3) Kemasyarakatan: kerukunan, kegotongroyongan, solidaritas, swadaya kebersamaan; 4) Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan prakarsa lokal. Posisi desa tidak lagi menjadi alat pelengkap untuk lembaga di atasnya seperti Camat, Bupati/Walikota. Posisi desa mandiri, punya kewajiban fungsional kepada Bupati/Walikota namun sifatnya tidak melekat.

c. Untuk urgency, desa memiliki kepentingan dan keterdesakan terhadap perusahaan. Karena perusahaan beroperasi di wilayah desa tersebut, secara otomotis seluruh sumber daya yang dimiliki desa digunakan untuk kepentingan operasi perusahaan mulai dari sumber air, ketersediaan lahan hingga sumber daya manusia.

d. Kriteria proximity menuntaskan posisi desa sebagai pemangku kepentingan relevan perusahaan. Karena disini, desa memiliki kedekatan secara geografis dengan perusahaan. Contoh perusahaan pertambangan, umumnya memiliki wilayah desa dampak lebih dari 20 desa. Menjadi desa dampak, karena posisi desa bersinggungan langsung dengan operasi perusahaan baik kegiatan untuk penambangan, perkantoran, perumahan karyawan maupun jalur transportasi.

Dapat dibuktikan bahwa Desa memenuhi seluruh syarat untuk dikatakan sebagai pemangku kepentingan perusahaan. Desa adalah organisasi sekaligus individu. Desa terpengaruh sekaligus memengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Desa juga memenuhi keempat ciri-ciri pemangku kepentingan yaitu power, legitimacy, urgency dan proximity.