Menteri Hanif mempertanyakan validitas data PHK yang beredar.

 

Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai merembet ke sektor farmasi. Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengatakan sebanyak 200 pegawai PT Sandoz Indonesia terkena PHK pada Januari lalu. “Ada yang di-PHK, ada yang dipekerjakan kembali,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Parulian menjelaskan, pengurangan tenaga kerja dari divisi pemasaran ini adalah imbas dari pengambilalihan saham Sandoz oleh PT Novartis Indonesia. “Novartis memangkas divisi yang tidak diperlukan,” ujarnya. Sandoz, antara lain, memproduksi obat Amdixal (anti-hipertensi), Atorsan (penurun kadar kolesterol), dan Banadoz (obat pneumonia).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebutkan sejumlah perusahaan farmasi lain juga mengurangi karyawan. Selain Sandoz, kata dia, Novartis Indonesia melakukan PHK terhadap 100 pegawainya. Dia memprediksi nasib serupa akan menimpa ratusan buruh di empat perusahaan farmasi ternama lainnya.

Direktur Utama PT Novartis Indonesia Luthfi Mardiyansyah membantah kabar adanya PHK terhadap para pegawainya. Dia menegaskan tidak pernah mendengar rencana PHK di perusahaan tersebut. “Silakan minta konfirmasi ke pihak yang menyebarkan berita itu,” ujar Luthfi, yang juga Ketua Umum IPMG.

Kabar buruk dari sektor farmasi ini menambah panjang daftar ancaman PHK. Sebelumnya, PT Ford Motor Indonesia, PT Toshiba Indonesia, PT Panasonic Lighting, dan PT Chevron Pacific Indonesia sudah melaporkan rencana PHK terhadap total 4.500 orang karyawannya. Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat di berbagai daerah sepanjang Januari 2016 terhadap 1.377 pekerja yang terkena PHK.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto mengaku belum menerima informasi resmi ihwal adanya PHK di perusahaan farmasi. Meski demikian, dia berencana memanggil keenam perusahaan farmasi yang disebut-sebut itu untuk mengkonfirmasi isu PHK. “Kami akan mencari tahu, apa benar informasi dari Konfederasi itu.”

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan kebutuhan tenaga kerja masih banyak. Mengutip laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dia mengatakan ada 40 perusahaan memerlukan tambahan 184 ribu tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, baru 21 ribu yang terpenuhi.

Hanif mempertanyakan validitas data PHK yang beredar. “Kalau ada ribut-ribut PHK, bawa datanya ke saya, by nameby address.”

 

Sumber: Koran Tempo (Koran/Media Cetak)

Rabu, 10 Februari 2016

Headline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *