Sudah menjadi rahasia umum jika Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald Trump, kurang akur dengan para pegiat lingkungan. Kebijakannya dinilai lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan iklim. Salah satu yang paling kontroversial adalah saat AS di bawah kepemimpinannya memutuskan keluar dari Paris Agreement atau kesepakatan iklim Paris 2015 pada Juni 2017 lalu.
Namun ada asa berbeda dengan presiden yang baru terpilih, Joe Biden. Pemerintah AS dituntut kembali komitmennya untuk peduli pada lingkungan. Setidaknya dalam 100 hari pertama masa pemerintahan, seperti dikutip dari Greenbiz, Joe Biden diharapkan akan melakukan berbagai kebijakan yang pro lingkungan.
Meskipun demikian, berbagai eksekusi kebijakan Biden diprediksi bakal terbatas dan tak akan mulus-mulus saja termasuk soal iklim. Pasalnya, partai pengusungnya, Demokrat, gagal menjadi mayoritas di kursi parlemen.
Sebagai negara adidaya, kebijakan iklim Amerika selalu menjadi sorotan pihak lain. Hal ini pula yang mendorong pemerintahan baru AS untuk secepatnya merealisasikan kebijakan tersebut. Adapun poin kebijakan yang diharapkan dilakukan adalah:
- Bergabung kembali dengan persetujuan iklim Paris. Dengan bergabungnya kembali AS ke dalam perjanjian iklim, hal ini menjadi bagian pemulihan kepemimpinan AS di forum lingkungan dunia.
- Tidak melakukan kebijakan pemerintahan Trump soal iklim dan lingkungan. Pada masa pemerintahan Trump, terdapat 125 persetujuan undang-undang atau kebijakan soal iklim yang ditarik kembali alias dicabut. Sekarang, Biden punya wewenang untuk kembali menerapkannya. Beberapa poin kebijakan termasuk soal regulasi emisi metan untuk operasional minyak dan gas serta penerapan standar emisi tinggi untuk industri otomotif. Selain itu ada pula penguatan upaya penegakkan hukum soal lingkungan seperti peninjauan kembali perizinan tambang dan pengambilan kayu log di tanah negara.
- Merilis kembali kebijakan iklim dan inisiatif ekonomi yang mendukung. Dalam masa kampanye tim Biden mengaitkan isu ekonomi dan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan pro lingkungan seperti terkait infrastruktur. Penerapan dekarbonisasi, hemat energi, dan sistem transportasi (baru) membuka kesempatan ekonomi seperti lowongan pekerjaan. Membangun Gedung-gedung yang lebih ramah lingkungan akan marak terjadi. Selain itu investasi riset di bidang “carbon-capture” akan sering dilakukan sehingga membuka keahlian baru.
- Membangun kembali kapabilitas ilmiah di pemerintahan. Ini adalah tantangan soal uang dan juga kemampuan. Hal ini memungkinkan untuk memanggil para pensiunan yang ahli di bidangnya untuk kembali dikaryakan, selain tentunya mendatangkan tenaga ahli baru dan muda. Hal ini akan membantu Biden dan jajarannya untuk mengimplementasikan kebijakannya dengan lebih cepat.
- Memperkuat keadilan di bidang sosial dan lingkungan. Anggapan yang tidak proporsional tentang kaitan pendapatan rendah, kaum minoritas terhadap tingginya level polusi sudah mengakar dari generasi ke generasi. Memperkuat kebijakan soal perijinan fasilitas industri yang dampak polusinya dianggap mempengaruhi kesehatan warga, sehingga harus ada kompensasi bagi warga tersebut.
Hal-hal prioritas tersebut yang diharapkan untuk bisa dilaksanakan Joe Biden dalam 100 hari awal kepemimpinannya. Mungkin hal ini bisa juga ditiru di Indonesia. Mungkin saja.
(Source: https://majalahcsr.id/kebijakan-pro-lingkungan-di-100-hari-pertama-presiden-amerika/)