Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan bukan lah sebuah pilihan, tetapi masa depan ketahanan energi nasional yang perlu dikejar dan diupayakan dengan baik.
Merujuk pada target Indonesia di 2060 untuk menjadi negara dengan net zero emission, ia ingin merasa perlu dipikirkan perencanaan pembangunan rendah emisi dan pemberdayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara mendalam.
“EBT itu banyak sekali jadi pembicaraan, dan pertanyaannya bukan ‘kita mau atau enggak?’ karena ini bukan pilihan, ini adalah masa depan kita. Ini adalah yang kita butuhkan, kita menuju ke sana, kita ingin menciptakan kebutuhan energi yang berlanjut dan membesar,” ujar Suahasil dalam talk show virtual dengan tajuk ‘Energi Terbarukan’ yang dihelat oleh Harian Kompas, Kamis (21/10).
Atas berbagai diskusi internal dalam tatanan pemerintahan pusat, katanya, yang selalu dibahas ketika berbicara soal EBT adalah tentang masa lalu Indonesia. Suahasil mengakui, Indonesia telah memiliki karakter pembangunan yang berorientasi pada energi fosil. Alih-alih memulai dari titik nol, Indonesia sudah berjalan lebih dahulu, tetapi di jalan yang tidak sesuai dengan visi terbaru global.
“Karena kalau kita ingin menuju pada situasi yang bisa memanfaatkan EBT, kita tidak berada di titik nol. Kita berada dalam posisi di mana kita sudah punya perangkat energi, seperangkat energi mix. Kita punya masa lalu di mana ada pilihan-pilihan dan kebijakan investasi, kebijakan soal tenaga listrik. Tapi sekarang, kita ingin menuju kepada energi terbarukan,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan. Ia menyoal kontribusi sektor energi, terutama listrik, terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang memakan lebih dari sepertiga target, yakni 38 persen.
“Kalau bicara soal sektor-sektor mana saja, sih, yang memproduksi emisi? Ini jejereannya, nah, kita identifikasi dari sana. Dari kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) RI, sekitar 38 persen atau lebih dari sepertiga emisi yang harus kita turunkan ada di sektor energi. Nah, di sini termasuk sektor penyediaan listrik,” lanjutnya.
Sektor Penyediaan Listrik sebagai Kunci Pengurangan Emisi
“Kenapa sektor listrik besar? Karena di masa lalu, kita membangun banyak pembangkit-pembangkit yang berbasis energi atau input dari fosil. Kita membangun pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara, kita punya banyak pembangkit berbahan bakar solar. Saat ini, kita tidak mulai dari titik nol, kita tidak mulai dari kertas putih. Ini kita mulai dari sejarah di masa lalu,” jelasnya kembali soal analogi ‘masa lalu Indonesia’.
Meskipun demikian, Suahasil tetap melihat target pengurangan emisi dan pengembangan EBT dengan optimisme. Ia meyakini, dengan komitmen dan desain strategi yang apik, Indonesia bisa menggapai rencana ini.
Salah satu strategi tersebut mengacu kepada beberapa peluang diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Seperti yang terjadi pada COP 26, terdapat wacana dari negara-negara maju untuk memberikan dukungan bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi.
Sedangkan untuk upaya domestik, ia melihat APBN dapat ikut berkontribusi. Namun, perlu ada orkestrasi antara kementerian dan PLN terlebih dahulu untuk berdiskusi lebih jauh soal pengurangan penggunaan daya listrik bagi negeri.
Dari penggabungan berbagai upaya ini, Suahasil sampai pada kesimpulan bahwa cara terbaik untuk maju selangkah ke pengembangan EBT yang lebih serius adalah dengan menggunakan prinsip keuangan blended finance.
“Kita punya komitmen menuju energi terbarukan, ini jalan yang harus kita pikirkan. Tapi starting point kita berkaitan dengan PLN (sebagai sektor pengadaan listrik). Mungkin? Ada kemungkinannya! Berapa yang ditanggung oleh APBN? Berapa yang dibantu oleh uang internasional? Ini semua mengarah ke blended finance,” tutur Suahasil.