Bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu yang terdampak pandemi Corona (COVID-19). Untuk itu, pemerintah menyiapkan sederet insentif untuk menyelamatkan para pelaku UMKM.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyediakan bantuan dari sisi supply dan demand. Dengan begini diharapkan dapat membantu sektor UMKM yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
"Hari ini di tengah pandemi COVID-19 justru UMKM yang terpukul dari dua sisi yaitu dari sisi supply dan demand. Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk UMKM. Secara sederhana ada tiga pendekatan yang kita lakukan," kata Teten dalam webinar, Kamis (25/6/2020).
Berikut tiga jurus pemerintah untuk selamatkan UMKM:
1. Pemerintah memberikan restrukturisasi utang kepada UMKM. Restrukturisasi yang diberikan pemerintah kepada UMKM ini berbentuk pengurangan bunga hingga penundaan pembayaran cicilan, bantuan modal kerja dalam bentuk pinjaman melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga insentif pajak.
"Program yang pertama kita memberikan relaksasi terhadap pinjaman mereka dengan penundaan cicilan 6 bulan lalu melalui subsidi kredit, penghapusan pajak dan kita menyediakan modal kerja baru yang lebih murah," kata Teten.
Disebutkan bahwa sudah ada 60,66 juta UMKM yang terhubung. Dia meminta kepada UMKM yang belum bergabung untuk segera mengajukan pembiayaan.
"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi UMKM yang belum terhubung dengan pembiayaan bisa segera mengajukan pembiayaan dengan langsung masuk ke program relaksasi dengan bunga yang rendah, tidak harus membayar cicilan selama 6 bulan," urainya.
2. Pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk pelaku usaha UMKMyang masuk dalam kategori miskin dan kelompok rentan miskin yang terdampak wabah COVID-19. Teten menyebut akan terus mengupayakan agar ada pertambahan jumlah UMKM yang masuk dalam program bantuan sosial.
"UMKM yang tidak bisa lagi berusaha, yang kebanyakan di ultra mikro kita dorong untuk masuk ke program bantuan sosial yang kita golongkan mereka kelompok miskin baru sehingga mereka masuk jaminan sosial," ucapnya.
3. Untuk membantu dari sisi demand, pemerintah telah menyiapkan dua cara. Pertama, disiapkan anggaran sebesar Rp 735 triliun buat pemerintah/lembaga dan BUMN untuk belanja produk UMKM.
"Kami sudah koordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), kami juga sudah rapat di kabinet sekarang sedang diaiapkan e-catalog dan laman khusus UMKM di LKPP. Kami optimis kalau Rp 735 triliun itu mengalir untuk belanja produk UMKM saya kira ekonomi UMKM mulai bergeliat kembali," harapnya.
Kedua, pemerintah mendorong masyarakat untuk belanja produk UMKM lewat kampanye nasional 'Bangga Buatan Indonesia'. Diharapkan masyarakat dapat diajak bekerja sama dengan mau belanja produk UMKM.
"Karena pasar kita cukup besar 250 juta sehingga kalau ada kesetiakawanan dari kita, ada komitmen dari seluruh masyarakat kita untuk belanja produk UMKM saya kira akan menambah demand produk UMKM," imbuhnya.