Amankah Membuka Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Saat New Normal?

 

Wacana untuk membuka kembali aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah upaya new normal, masih menjadi perdebatan. Salah satu kegiatan yang terimplikasi adalah pendidikan. KBM secara tatap muka di sekolah, ditiadakan. Siswa sekolah sejak awal Maret lalu melakukan kegiatannya secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online atau offline (dengan mendatangi rumah siswa).

Lalu bagaimana jika KBM kembali diterapkan? Apakah mungkin? Bagaimana petunjuk pelaksanaannya? Hal ini menjadi bahan diskusi pada webinar diskusi tematik yang diselenggarakan Human Initiative, bertema “Anak, Sekolah, dan Perlindungannya Selama Pandemi” pada Kamis (4/6/2020).

Tahun ajaran baru 2020/2021 akan segera dilaksanakan pada Juli bulan depan. Di tengah persiapan rencana tahun ajaran baru, muncul wacana soal KBM yang kembali dilakukan secara langsung di kelas-kelas, seperti halnya sebelum pandemi terjadi. Pelaksanaan PJJ sejatinya solusi sementara kala pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan. Sehingga, kala pemerintah berupaya menerapkan kondisi new normal, maka beberapa pihak mendorong untuk pembukaan kembali KBM secara tatap muka dengan protokol baru yang diterapkan.

“Pembukaan kembali sekolah, tergantung dari (kebijakan) pemerintah daerah masing-masing,” sebut Hamid Muhammad, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Meskipun (satu daerah) sudah dinyatakan zona hijau (aman dari penyebaran wabah), lanjut Hamid, pemerintah setempat bisa memilih untuk membuka atau tetap dengan PJJ saat proses KBM. Hamid menegaskan bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan tetap menjadi yang prioritas untuk peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Meskipun demikian, pemerintah masih belum memutuskan kapan tepatnya KBM kembali dilakukan di sekolah.

“Kalaupun membuka sekolah harus memenuhi syarat-syarat prosedur yang harus diikuti sebelum membuka sekolah,” kata Hamid. Misalnya dicek kesiapan fasilitas sanitasi, kemampuan untuk menjaga jarak 1,5 meter antar peserta didik, penerapan wajib masker, serta kemampuan untuk menerapkan batas sosial di sekolah. Berbeda dengan masa normal, demi memfasilitasi penerapan jaga jarak, maka jumlah peserta didik maksimal 50% saat KBM dan belajar secara bergantian.

“Kita tahu selama penerapan pembelajaran jarak jauh selama 3 bulan terakhir banyak kendala, banyak hambatan,” ungkapnya. Hamid menyatakan, pihaknya suah berkoordinasi dengan brbagai pihak trmasuk pemerintah provinsi untuk mengatasi kendala yang ada sebelum diberlakukan tahun ajaran baru 2020/2021.

“(Pelaksanaan KBM tatap muka) Ini tidak akan dilakukan secara serentak. Yang pertama itu pendidikan menengah, SMA, SMK, sebulan berikutnya baru SMP. Apabila tak ada masalah, selanjutnya SD. Kapan pembukaan dilakukan, menunggu keputusan resmi (pemerintah),” imbuhnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota setempat nanti akan melakukan assessment tentang kerentanan masyarakatnya.  Setiap sekolah pun tidak lantas dibuka secara serentak, melainkan dilakukan dulu assessment masing-masing sekolah. Sementara Kemendikbud akan menyiapkan syarat-syarat dan prosedur soal sekolah seperti apa yang layak dan boleh dibuka.

Perkelas juga dibatasi maksimal antara 15 – 18 siswa saja untuk melakukan KBM dan penetapan jarak pun sekira 1,5 meter diterapkan. “Tidak boleh ada perteemuan-pertemuan seperti pengenalan lingkungan sekolah, pertemuan dengan orang tua murid, termasuk pelaksanaan ekstrakurikuler,” papar Hamid.

Hamid menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan kepala sekolah untuk membuka sekolah mereka. Sebaliknya, jika ternyata ditemukan kasus siswa yang terdampak COVID-19, pemerintah daerah bisa langsung menutup sekolah tersebut.

Sementara itu, Wahyu Agung Kuncoro, School Safety National Consultant dari UNICEF, menyorot kekurangan dari pelaksanaan PJJ dimana masih adanya warga di daerah yang belum terfasilitasi listrik ataupun piranti media terlaksananya proses PJJ online. Masalah lainnya adalah soal adanya sebagian siswa yang mengharuskan membantu orang tuanya di kala siang, sehingga tak bisa mengikuti proses KBM secara PJJ. Sehingga, menurut Wahyu, perlu ada upaya dari pihak berwenang untuk mendengarkan pendapat anak dan orang tua. Anak dimanapun berada tetap memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Untuk mereka yang tak ada fasilitas gadget sebagai media PJJ, Wahyu mengusulkan memanfaatkan dana desa di wilayahnya masing-masing. Sementara untuk PJJ offline, Wahyu juga memberikan soulsi dengan bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk membantu keterbatasan tenaga dan distribusi materi yang diperlukan. Selebihnya, lanjut Wahyu, pihak UNICEF akan dengan senang hati bersedia melakukan diskusi dengan pemerintah untuk menemukani solusi terbaik bagi kebjakan soal pendidikan anak.

Hal menarik diungkap Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, melalui sebuah survey yang dilakukan, mayoritas orang tua sebanyak 66% dari 196.540 responden mengaku menolak sekolah kembali dibuka pad 13 Juli berbarengan dengan awal tahun ajaran baru 2020/2021. Hasil kebalikannya justru berasal dari siswa. Dari 9.643 responden siswa, sebanyak 63,7% mengaku ingin kembali belajar di sekolah. Sementara responden guru juga memberikan hasil menarik. Meskpun selisihnhya tipis, guru justru ingin sekolahnya dibuka pada Juli. Angka guru yang setuju sekolah dibuka mencapai 54% dari 18.111 responden dan yang menolak 46%.

Di sisi lain, dr. Yogi Prawira Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), justru menghimbau pemerintah untuk tetap memberlakukan PJJ selama kondisinya masih belum pasti. Menurutnya, zona hijau tidak sepenuhnya aman, hal ini karena sampel yang didapat pun masih dipertanyakan untuk mewakili zona tersebut disebut zona meerah, kuning, atau hijau.  

“Seberapa banyak jumlah data sampel yang mewakili populasi. Orang Indonesia yang diperiksa hanya 0,062 per seribu. Bisa dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 15,19%,” katanya.

Yogi menggarisbawahi angka anak yang terdampak COVID-19 menunjukkan trend meningkat. Apalagi dari data yang ada, masalah kesehatan anak masih cukup tinggi bahkan sebelum pandemi terjadi. Yang pertanyakan kemudian, apakah sekolah yang bersangkutan sudah siap memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan mitra kerjanya. Yogi mengingatkan, virus yang terdeteksi pada tinja anak yang terinfeksi COVID-19 lebih lama dibanding dewasa, bisa lebih dari 4 minggu. Selain itu, menurutnya, anak-anak diperkirakan sama infeksiusnya dengan orang dewasa.

“Apakah sekolah bisa dilakukan screening test mendalam sebelum beraktivitas seperti dengan metode swab? Jika tidaksekolah lebih baik tidak dibuka guna menghindari keberadaan orang tanpa gejala,” usul Yogi.

Bila  pemerintah tetap membuka KBM langsung di kelas-kelas, IDAI memberi pertimbangan, lanjut Yogi, pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Kesehatan diharapkan memiliki juklak dan juknis terkait New Normal yang tegas, jelas, dan sinkron antar berbagai lapisan pemerintahan.

(Source: https://majalahcsr.id/amankah-membuka-kegiatan-belajar-mengajar-di-sekolah-saat-new-normal/)